Kecurangan pilbub gunungkidul jogja adakah?

January032016
Apakah terdapat kecurangan pada saat pelaksanaan pilkada di jogja dan gunungkidul beberapa waktu lalu? Masyarakat jogja memang pantas bergembira, karena pelaksanaan pilbub berjalan sesuai rencana, lancar dan tak ditemukan hambatan berarti. Hal itu dibuktikan dengan tak adanya laporan atau gugatan yang diajukan oleh masyarakat jogja dan gunung kidul kepada mahkamah konstitusi.

Sebagai masyarakat jogja dan gunungkidul pastinya anda senang , bangga bahwa daerahnya mampu melaksanakan pilbub secara damai dan demokratis. Mungkin beberapa kekhawatiran dan suasana panas muncul menjelang pelaksanaan pilkada sebagaimana pernah diuraikan dalam salah satu media berita. 
Mahkamah Konstitusi (MK) menerapkan ambang batas, dengan selisih perolehan suara maksimal antara 0,5-2 persen untuk dapat mengajukan gugatan sengketa hasil pilkada. Bila selisih di atas angka tersebut maka gugatan tidak akan diproses MK. 

Hal ini pun dianggap Setara Institute dapat meningkatkan potensi kecurangan pilkada mendatang.

"Kandidat yang menghalalkan segala cara dapat melakukan mobilisasi kecurangan untuk memperbesar selisih hasil perhitungan suara di atas 2 persen, karena MK tidak akan memeriksa kecurangan sebagai pelanggaran serius," kata‎ Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani, di Jakarta, Rabu (30/9/2015).

Menurut Ismail, ketentuan selisih ambang batas pengajuan gugatan tersebut tidak masuk akal. Ia menyebut aturan itu mempersulit pencari keadilan di negara demokrasi. 

"Ketentuan tidak masuk akal, penyelenggara pemilu dianggap seperti malaikat yang margin eror hanya 0,5-2 persen. Calon incumbent atau mereka yang melakukan politik dinasti akan lakukan kecurangan karena tidak akan diperiksa melalui struktur TSM (terstruktur, sistematis, dan masif). Mereka akan naikkan selisih di atas ambang batas," tegas Ismail.

‎Peneliti Setara Institute Halili menambahkan kandidat yang mau menggugat hasil pilkada hanya diberi waktu 3 hari untuk mengajukan gugatannya. Hal itu dianggap terlalu memaksakan. 

"Soal ambang batas waktu ini serius karena 3 hari menurut kami tidak masuk akal untuk persoalan akses komunikasi dan transportasi," tutur Halili.

Meski demikian, Halili memahami bahwa aturan ambang waktu itu sebagai bentuk pertahanan MK agar tidak menghadapi gelombang perkara pilkada. Apalagi MK hanya memiliki 9 hakim untuk memutus semua perkara dalam masa 45 hari persidangan.

"Dismissal process akan semakin memperkecil jumlah perkara dan menyediakan waktu lebih lama bagi MK untuk memenuhi bukti secara cermat terhadap perkara," tandas Halili.
 
Kembali ke Atas